Voting RUU Pilkada yg memutus pemilihan Kepala Daerah dikembalikan ke DPRD, meninggalkan pro dan kontra. Yang kontra menyebutnya mundurnya demokrasi dan yg pro mengatakan kembalinya demokrasi pacasila(permusyawaratan). Yang satu menuduh DPRD jadi sarang korupsi dan nepotisme yg lain mengklaim meminimal bentrok antar pendukung. Dan lucunya masing-masing pihak menklaim atas nam rakyat.
Bukankah kalau ada satu yg benar pasti yg lainnya salah, tidak mungkin dua-duanya benar pun sebaliknya.
Pihak satu menuduh, arah RUU itu untuk menjegal pemerintahan dan koalisinya karena sebelumnya ada beberapa partai yg ingin pilkada langsung tapi kalah dalam pemilu kini berbalik memilih pilkada lewat DPRD karena secara administratif anggotanya lebih banyak.
Pihak kontra RUUD Pilkada yg tergabung dalam koalisi pemerintahan Tahun 2014-2019, hematnya, bisa menang dalam voting melawan Pro yg tergabung dalam koalisi merah putih seandainya intensifnya dan cantiknya komunikasi dgn yg pro. Apa mungking karena mereka angkuh atas kemenangan pemilu dan tak mau nego alagi kalau sdh menyinggung soal kedudukan dalam pemerintahan(bagi upah hasil kerja bersama siapa). Atau sudah merasa yakin menang voting setelah orang-orang penting PDIP yakin beberapa anggoa koalisi merah putih (PPP-PAN-GOLKAR-GOLKAR-bahkan DEMOKRAT) mendekat.
Apalagi Presiden terpilih, Jokowi, dgn yakin kalau PPP sdh 80% ?. Ditambah lagi mimpi kalau Partai Demokrat setuju Pilkada Langsung dgn 10 syaratnya.
Tapi ada daya koalisi pemerintah harus gigit jari setelah kalah suara. Partai Demokrat dan Presiden SBYpun jadi pelampiasan kekecewaan mereka terutama dari PDIP.
Hematnya kalau koalisi pemerintah mau bermain 'cantik', karena suasana sidang sulit ditebak kecuali kalau mereka selalu dibuai mimpi menang voting, saat Partai Demokrat Memutus walkout akibat tuntutannya tidak diakomodir, ramai-ramai saja walkout supaya hasil sidang tidak korum. Baru kemudian memikirkan strategi lain menang voting.
Bukan tak mungkin koalisi pemerintah tak memikir itu. Disana banyak pakar politik dan ahli strategi. Kecuali terbuai mimpi menang atau jangan-jangan sekadar siasat karena sebenarnya mereka juga setengah-setengah pada pilkada langsung yg hasilnya...? Hanya demi banyak pendukung yg mengatasnamakan rakyat dan juga ada tema PRO RAKYAT . lumayan rakyat versus koalisi kalah pemilu .
Duh politik memang sulit ditebak arah dan maunya apalagi sdh menyangkut kepentingan kelompok.
Masing-masing pihak yg berkomplik bertindak selalu membawa-bawa kata atas nama rakyat! Rakyat yang mana itu ? Padahal kalau ada kepentingan rakyat seperti bbm yg tinggi, pemerintah selalu berdalih demi menyelamatkan anggaran negara.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar